Banyak Lahan Rawa Milik Pribadi
Lewat Perda, Izin Bangunan Lebih Tertata

By Dinas Pertanahan 03 Mei 2017, 14:11:54 WIB Pertanahan
Banyak Lahan Rawa Milik Pribadi

Dibanderol dengan harga murah, lahan rawa kerap jadi incaran pengembang usaha. Mulai dengan mendirikan bangunan hingga permukiman baru. Padahal, keberadaan tangkapan air alami itu sangat penting untuk menekan debit luapan air. Sejak beberapa tahun terakhir, luasannya terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Pertanahan Samarinda Syamsul Komari membenarkan perihal murahnya nilai lahan rawa dibanding lahan biasa. “Karena biaya pengurukannya sangat mahal, kalau harganya Rp 60 juta, pengurukan bisa mencapai ratusan juta,” ujarnya saat ditemui Kaltim Post kemarin (26/1).

Menekan jumlah rawa yang beralih fungsi menjadi bangunan, menurutnya tidak mudah. Sebab, sebagian besar lahan tersebut berstatus milik pribadi. Mereka tidak mungkin merampas lahan warga.

Itu sebabnya, dia menilai, wacana penegakan peraturan daerah (perda) tentang regulasi pemanfaatan lahan rawa menjadi sangat penting. Jika nantinya perda itu sudah terbentuk, pengawasan terhadap penggunaan lahan rawa di Samarinda bisa lebih mudah. “Apalagi di undang-undang BLH (Badan Lingkungan Hidup) itu sudah ada larangannya untuk menguruk rawa dan mengupas kawasan perbukitan,” jelas Syamsul.

Dia melanjutkan, jika perda tersebut jadi terlaksana, diperkirakan akan menjadi tugas baru untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. “Jadi, nanti semua pembangunan harus sepengetahuan mereka. Jika setelah dikaji ternyata tidak boleh maka izin berarti tidak keluar. Itu yang harus dipertegas dengan perda,” tambahnya.

Wacana melanjutkan pembangunan menggunakan model rumah panggung, dia mendukung. Apalagi, rumah panggung tidak melulu bermaterial kayu. Dia mencontohkan SD Cordova di Jalan Anang Hasyim Kompleks Perum Kehutanan, Jalan Kadrie Oening, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.

“Itu sebenarnya bangunan panggung bertingkat, dan tidak apa-apa. Jangan sampai kalah dengan orang di daerah yang kebanyakan memilih membangun rumah panggung ketimbang menutup rawa. Mereka sadar kalau menutup rawa akan menyebabkan banjir,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga mengatakan, akan menutup izin pengurukan untuk kawasan resapan alami. Bahkan, dirinya berencana melanjutkan program rumah murah dengan mengadopsi rumah panggung. Cara itu sudah lebih dulu diterapkan oleh Kelurahan Gambut, Kecamatan Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Mereka membangun rumah murah di kawasan rawa dengan bentuk rumah panggung. Karena tidak mungkin menguruk hingga ratusan hektare. Itu suatu inovasi yang sangat baik,” tuturnya. Pun nantinya ada pengurukan, hanya untuk fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, lapangan olahraga, dan jalan. (*/dq/ndy/k11)

SUMBER: PROKAL.co




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Penilaian Website

Bagaimana menurut anda tentang website Dinas Pertanahan Kota Samarinda?
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang Baik

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video