Bikin Perkada Pertanahan
Perda Tak Tuntas, Tinggal Tunggu Naskah Akademik

By Dinas Pertanahan 12 Jan 2018, 07:50:22 WIB Pertanahan
Bikin Perkada Pertanahan

Keterangan Gambar : bikin perkada pertanahan


Regulasi yang memayungi perizinan tanah, khususnya izin membuka tanah negara (IMTN), belum sepenuhnya rampung. Kebutuhan mendesak akan beleid tersebut disiasati pemkot lewat peraturan kepala daerah (perkada) bernomor 38/2017 tentang IMTN. Dasar pemkot menerbitkan perkada ini agar administrasi penerbitan izin lahan yang sering tumpang-tindih, bisa dibenahi.

Penerbitan perkada tak terlepas dari gagal rampungnya rancangan peraturan daerah (raperda) IMTN di program penyusunan peraturan daerah (properda) kumulatif terbuka di DPRD Samarinda medio Juli 2017. “Kendala utama dari naskah akademik belum ada hingga akhir tahun,” ucap Jasno, ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Samarinda.

Meski raperda usulan pemkot telah masuk dalam tugas Baperda, Jasno menegaskan, naskah akademik tak bisa asal susun. Harus meninjau kebutuhan pemkot selaku eksekutif yang menjalankan aturan. Turut pula, tak asal salin-rekat aturan serupa di daerah lain. Dengan begitu, usulan itu dialihkan ke Properda 2018 bersanding bersama 22 raperda lain.

“Draf mulai disusun bertahap, paling cepat awal Maret baru mulai pembahasan. Tahun ini yakin disahkan,” ungkap dia. Hadirnya perkada yang resmi diterapkan pada 2 Januari lalu itu tak begitu memengaruhi pembahasan raperda nantinya. Justru, lanjut politikus PAN Samarinda ini, kian mempermudah implementasi perda. “Karena sudah lebih dulu disosialisasikan. Perkada itu sudah dikomunikasikan ke kami kok sebelum diterbitkan. Jadi, tinggal menambah poin-poin kajian. Teknis, pasti sudah terakomodasi di perkada. Cukup memperkuat payung hukum,” ulas anggota Komisi III DPRD Samarinda ini.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kota Samarinda (Sekkot) Sugeng Chairuddin menuturkan, sejauh ini, penerbitan perkada itu untuk memberi arahan yang jelas dan pasti pada Dinas Pertanahan Samarinda dalam menata penerbitan izin yang dulu bernama surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) yang diterbitkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di setiap kecamatan se-Samarinda. “Kalau keperluannya mendesak tentu bisa lewat perkada, tapi memang tak sekuat perda. Kan semua perlu solusi selama tak ada yang dilanggar,” ucapnya.

Hadirnya Perkada 38/2017 itu, sebut Sugeng, bakal mempercepat penerapan jika Raperda IMTN disahkan. “Dinas pertanahan rutin sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis) di setiap kecamatan dan kelurahan untuk menjalankan pengurusan izin tanah,” tuturnya.

Diketahui, dari peraturan itu, penerbitan izin dibagi berdasarkan luasan. Ukuran lahan di bawah 5.000 meter persegi menjadi kewenangan kecamatan, luas lahan di atas 5.000 meter persegi hingga 2 hektare menjadi kewenangan Dinas Pertanahan. Sementara 2–5 hektare ditangani langsung oleh sekkot. Ukuran di atas luasan itu menjadi kewenangan BPN.

Selain pembagian kewenangan, ada pola penerbitan yang diperbarui. Lahan yang dimohonkan izin tak sekadar ditinjau dan diukur luasan. Ada tim khusus dari Dinas Pertanahan yang akan meninjau dan memproses pengukuran. Proses ini rampung, lahan yang dimohonkan penerbitan izin disosialisasikan selama sebulan untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih. (*/ryu/iza/k8)

Sumber : Prokal.co




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Penilaian Website

Bagaimana menurut anda tentang website Dinas Pertanahan Kota Samarinda?
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang Baik

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video