Target 12.000 Bidang Tanah Tersertifikat
Pengurusan Surat Tanah Dipermudah

By Dinas Pertanahan 02 Mei 2017, 14:16:24 WIB Pertanahan
Target 12.000 Bidang Tanah Tersertifikat

Banyaknya lahan bermasalah tanpa legalitas selalu memunculkan persoalan. Tak jarang silang kepentingan berujung konflik horinsontal antar warga, perusahaan dan pemerintah. 
Zakarias Demon Daton, Samarinda 
Dengan demikian perlu ada target melegalisasi tanah yang belum tersertifikat. Demikian disampaikan Kepala BPN Samarinda, Muhammad Iskandar, kemarin (14/2). 
Iskandar mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR- BPN) akan meningkatkan target sertifikasi hingga lima kali lipat pada 2017, yakni mencapai 5 juta bidang tanah. Tahun ini saja, target legalisasi aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria mencapai 1.064.151 bidang tanah. Kemudian, tahun 2018 target sertifikasi menjadi 7 juta bidang tanah, dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Sehingga, tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.
Untuk di Samarinda, lanjut dia, pihaknya menargetkan sebanyak 12 ribu bidang tanah yang harus tersertifikat tahun ini. Dengan demikian, dari 12 ribu bidang tanah tersebut akan dibagi dalam empat kelurahan. Di antaranya, kelurahan Tenun, Mangkupalas dan kelurahan Masjid. Ketiga kelurahan ini masing-masing dengan bidang tanah sebesar 3.800 bidang. 
“Sedangkan untuk Sambutan ada 600 bidang tanah,” ujarnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya. 
Saat ini, katanya pihaknya sudah melakukan penyuluhan di keempat kelurahan terkait guna mensosialisasikan program tersebut. 
Di samping itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan data yuridis untuk memastikan kepastian dan status tanah tersebut.  
“Karena mungkin Mei ini sudah dibagikan sertifikat lagi. Kabarnya, presiden akan mengunjungi Bontang sekaligus bagi sertifikat. Makanya kami harus bergerak cepat agar di Samarinda bisa berjalan lancar,” tuturnya. 
Menurutnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam hal pengurusan surat tanah. Dengan demikian, perlu ada penyatuan persepsi antara instansi pemerintahan dari kelurahan, kecamatan, hingga BPN dalam memberikan pemahaman terkait surat tanah ini. Hal ini dimaksud agar bisa memberikan pengetahuan sekaligus kemudahan dalam hal pengurusan surat tanah. 
“Beberapa waktu lalu ketika kami penyuluhan, kami libatkan semua pihak terkait biar satu persepsi,” imbuhnya.  
Dengan demikian pengurusan surat tanah ke depan juga akan dipermudah. Dia lalu mencontohkan di Kecamatan Samarinda Seberang, pendaftaran surat tanah menggunakan pola massal swadaya. Dengan pola tersebut ada kemudahan yang diberikan yakni keringanan pembiayaan. 
“Tetap ada pengungutan sesuai PP 128 tahun 2015 itu, namun diberi keringan. Di antaranya biaya pengurusan surat lebih murah yakni 75 persen. Kemudian biaya pengukuran tanah hanya 20 persen. Kemudian pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sifat terutang. Tidak perlu masyarakat membayar di muka, ketika tanah tersebut dijual baru dibayar,” terang dia. 

sumber : Prokal.co




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Penilaian Website

Bagaimana menurut anda tentang website Dinas Pertanahan Kota Samarinda?
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang Baik

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video