Tekan Mafia Lahan lewat Regulasi Baru

By Dinas Pertanahan 12 Jan 2018, 08:03:29 WIB Pertanahan
Tekan Mafia Lahan lewat Regulasi Baru

Keterangan Gambar : ilustrasi


Banyaknya izin kepemilikan lahan yang tumpang-tindih menjadi persoalan yang tak kunjung terurai. Khususnya soal surat pernyataan pelepasan tanah (SPPT). Meski bisa diselesaikan lewat peradilan, akar persoalan tak begitu saja musnah. Pemkot yang menjadi pihak menerbitkan izin lahan pun perlu berbenah.

Kini selepas Peraturan Pemerintah (PP) 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diimplementasikan, terbentuk instansi baru yang khusus menangani masalah tanah di Samarinda, yakni Dinas Pertanahan.

Untuk mengurus izin tanah bakal terpusat di OPD ini dan tak tersebar di setiap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di kecamatan. “Sekarang bukan SPPT lagi, tapi IMTN (izin membuka tanah negara),” ucap Syamsul Komar, kepala Dinas Pertanahan (Distanah) Samarinda, beberapa waktu lalu.

Penerbitan izin ini, sambung dia, berpedoman Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 38/2017 tentang IMTN yang akan berlaku per hari ini (2/1). Lewat payung hukum ini, pengurusan tanah tak sekadar ditinjau, mengukur luasan, dan diterbitkannya izin oleh PPAT. Kini permohonan IMTN dengan luasan di atas 5 ribu meter persegi atau 2 hektare harus diajukan ke Distanah. “Di bawah luasan itu, permohonan diajukan ke kecamatan. Hanya permohonan,” lanjutnya.

Setelah permohonan diverifikasi, barulah tim agraria Distanah Samarinda turun meninjau dan mengukur luasan lahan. Proses tak berhenti sampai di situ, selanjutnya pada lahan tersebut akan diumumkan bahwa bakal diterbitkan IMTN. Jangka waktu pengumuman itu paling cepat sebulan. “Jika dalam sebulan tak ada keberatan dari pihak lain baru diterbitkan. Selain mengantisipasi tumpang-tindih, ini untuk menekan praktik mafia lahan,” tegasnya.

Sejatinya payung hukum untuk mengikat teknis harus termuat dalam peraturan daerah (perda). Usulan perda sudah diajukan medio Juli 2017. Namun, peramuan naskah akademik di Distanah belum juga selesai hingga akhir tahun. “Makanya untuk sementara pakai perkada dulu,” akunya. “Harus diakui, Samarinda cukup tertinggal. Di beberapa daerah, Balikpapan misalnya, sudah menerapkan sistem ini sejak 2007,” imbuhnya.

Bagaimana dengan warga yang sudah memiliki SPPT? Komar menuturkan, SPPT yang sudah dimiliki warga tak berpengaruh apapun dengan sistem perizinan ini. “Ini hanya untuk yang baru dan pihak yang ingin memperbarui SPPT-nya. Otomatis, ngurusnya jadi IMTN,” tutupnya. (*/ryu/iza/k8)

Sumber : Prokal.co




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Penilaian Website

Bagaimana menurut anda tentang website Dinas Pertanahan Kota Samarinda?
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang Baik

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video