Kepala Dinas mempunyai tugas:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  2. pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
  3. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
  4. pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan;
  5. pengembangan dan penyebaran sistem data dan informasi pertanahan;
  6. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pertanahan;
  7. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang pertanahan yang berhubungan dengan pembiayaan dan pemanfaatan;
  8. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengelolaan retribusi dalam hal pemberian perizinan di bidang pertanahan;
  9. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis penyelenggaraan urusan pertanahan;
  10. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis penyelenggaraan urusan sengketa tanah diluar pengadilan;
  11. perumusan regulasi dan tatalaksana penyelenggaraan urusan di bidan pertanahan;
  12. pelaksanaan fungsi lainnya yang dibrikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

       Sekretaris mempunyai tugas:

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. pengoordinasian  penyusunan  dan  pelaksanaan  Rencana  Kerja  Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
  6. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  7. pengelolaan anggaran Dinas;
  8. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  9. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
  10. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  11. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  12. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
  13. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
  14. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu ;
  15. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
  16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  17. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

        Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

  1. mengoordinir pengumpulan bahan penyusunan  dokumen  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  2. menyusun dokumen  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  3. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  5. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang  pada Dinas;
  6. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
  7. mengoordinir pengumpulan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  8. menyusun laporan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  9. menyusun  rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  10. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
  11. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
  12. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
  13. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  14. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
  15. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  16. menyusun neraca Dinas;
  17. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
  18. menyusun laporan keuangan Dinas
  19. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  20. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  4. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  5. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  6. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
  7. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  8. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan  pengelolaan inventarisasi barang;
  9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  10. menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi  kinerja pegawai
  11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
  13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  14. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
  15. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
  16. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  17. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
  18. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  19. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  20. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai tugas:

  1. penyusunan program kerja dan anggaran sesuai bidangnya;
  2. penyusunan bahan koordinasi dan rumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
  3. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan tanah,izin perubahan penggunaan tanah, izin tempat usaha dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum;
  4. Pelaksanaan pembuatan izin Pertanahan, yang berkaitan dengan penerbitan izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin penggunaan tanah, izin perubahan penggunaan tanah, izin tempat usaha dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemetaan data dan informasi pertanahan;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penatagunaan tanah;
  7. penghimpun permasalahan yang berkembang dengan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  8. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
  9. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Seksi Perizinan Pertanahan mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. melaksanaan rencana program dan pertunjuk teknis pemberian izin;
  3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberian izin;
  4. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberian izin;
  5. melaksanakan proses penerbitan izin yang sudah dirapatkan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  6. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi yang berhubungan dengan izin yang sudah terbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  7. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Seksi Data dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. melaksanakan koordinasi dengan pihak kecamatan dan instansi terkait yang berhubungan dengan data dan informasi pertanahan;
  3. melaksanakan rapat koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait yang berhubungan dengan data dan informasi pertanahan;
  4. menyiapkan bahan dalam rangka pemetaan data dan informasi pertanahan yang disesuaikan denganrencana tata ruang wilayah;
  5. melaksanakan pemetaan data dan informasi pertanahan;
  6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemetaan data dan informasi pertanahan;
  7. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas:

  1. a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. melaksanakan koordinasi dengan pihak Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kecamatan yang berhubungan penataan dan penggunaan tanah disesuaikan RTRW, RDTRW dan RDTRK;
  3. membuat arahan rencana penggunaan tanah oleh masyarakat berdasarkan RTRW, RDTRW dan RDTRK;
  4. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap penggunaan tanah;
  5. memeriksa kesesuaian penataan dan penggunaan yang dimohonkan oleh masyarakat;
  6. melaksanakan penyiapan bahan untuk penerbitan surat izin terhadap penggunaan tanah;
  7. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penggunaan tanah oleh masyarakat terhadap surat izin yang sudah diterbitkan;
  8. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  9. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

 

Bidang Keagrariaan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan  program kerja dan anggaran sesuai bidangnya;
  2. penyusunan bahan koordinasi dan rumusan kebijakan penyelenggaraan keagrariaan;
  3. fasilitasi pelaksanaan pelayanan agrariaan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah pemerintah;
  4. fasilitasi serta melaksanakan koordinasi pelaksanakan persiapan pengadaan tanah;
  5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa tanah diuar pengadilan;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan BPN Kota samarinda dalam rangka pensertifikatan dan pemecahan sertifikat tanah masyarakat;
  7. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Seksi Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data fisik tanah kosong atau tanah terlantar di wilayah Kota Samarinda;
  3. melaksanakan pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW), dan atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
  4. melaksanakan koordinasi dalam rangka meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait terhadap tidak dimanfaatkannya tanah kosong atau tanah terlantar oleh pemegang hak;
  5. melaksanakan penetapan letak tanah kosong atau tanah terlantar;
  6. melaksanakan análisis penyebab terjadinya tanah kosong atau terlantar;
  7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap tindak lanjut tanah kosong atau tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan;
  8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  9. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  10. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

       Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penanganan sengketa tanah;
  3. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan sengketa tanah;
  4. melaksanakan rapat dalam rangka penyelesaian penanganan sengketa lahan diluar pengadilan;
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelesaian penanganan sengketa lahan diluar pengadilan;
  6. memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah atas pengaduan pemilik tanah;
  7. melaksanakan rapat koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah atas pengaduan pemilik tanah.
  8. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  9. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Seksi Persiapan Pengadaan Tanah mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan persiapan pengadaan tanah;
  3. melaksanakan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dalam tahapan pengadaan tanah kepada SKPD yang membutuhkan tanah;
  4. melaksanakan fasilitasidan arahan terhadap dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dibuat oleh SKPD yang memerlukan pengadaan tanah;
  5. melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen perencanaan sebagai dasar tahapan persiapan pengadaan tanah;
  6. melaksanakan penyiapkan bahan dalam rangka pendataan pemilik lahan untuk persiapan pengadaan tanah;
  7. melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pengadaan tanah;
  8. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena objek pengadaan tanah;
  9. membuat surat keputusan penetapan lokasi terhadap objek pengadaan tanah;
  10. menyampaikan hasil surat keputusan penetapan lokasi objek pengadaan tanah;
  11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah;
  12. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.